Bunga Rampaian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya birokrasi pemerintah daerah sampai saat ini masih jauh dari prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini karena fungsi aparatur daerah sebagai subyek dalam melaksanakan kewenangan tersebut cenderung berfungsi sebagai buruh pabrik, mengejar setoran dari hasil produksi tanpa memperdulikan kondisi dan tatanan yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Bertitiktolak dari uraian tersebut diatas, sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civilsociety), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang sating terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan reformasi birokrasi?

2. Bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah ?

3. Apa yang perlu di reformasi dari birokrasi pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kembali bagaimana sebenarnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang materi Birokrasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Birokrasi.

1. Pengertian Birokrasi.

Pengertian birokrasi dikalangan masyarakat sering dihubungan dengan ketidakpuasan, rumit, bertele-tele dan banyak lagi perkataan-perkataan yang dilotarkan oleh sebagai masyarakat yang merasa kecewa atas pelayanan suatu birokrasi yang mereka alami.

Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hirarki. Jadi, dapat dikatakan pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Secara etimologi birokrasi berasal dari istilah “buralist” yang dikembangkan oleh Reineer von Stein pada 1821, kemudian menjadi “bureaucracy” yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal dan leglistik (Thoha, 1995 dalam Hariyoso, 2002).

Menurut Ferrel Heady ada 3 (tiga) pendekatan dalam merumuskan birokrasi yaitu :

a. Pendekatan struktural.

Menurut pendekatan ini birokrasi sebagai suatu susunan yang terdiri dari hierarki otorita dan pembagian kerja yang amat terperinci (Victor Thonson);

b. Pendekatan Perilaku(Behavioral).

Menurut pendekatan ini menekankan arti pentingnya objektivitas, pemisahan, ketepatan dan konsistensi yang dikaitkan dengan ukuran fungsional dari pejabat administrasi. Dengan kata lain, perilaku positif lekat dengan pencapaian tujuan organisasi birokratik;

c. Pendekatan Pencapaian Tujuan. Menurut pendekatan ini birokrasi sebagai suatu organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi atau satu metode pelembagaan perilaku sosial yang terorganisasi dalam kerangka usaha mencapai efisiensi administrasi.

2. Ciri organisasi Birokrasi.

Pemerintah daerah tidak mungkin berhasil mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa menggunakan organisasi birokratik. Menurut H. Wrong setiap organisasi birokratik mempunyai ciri struktural utama sebagai berikut :

a. Pembagian tugas;

b. Hierarki otorita;

c. Peraturan dan ketentuan yang terperinci;

d. Hubungan impersonal di antara anggota organisasi.

Sedangkan Max Weber memberikan 6 (enam) ciri dari organisasi birokrasi yaitu :

a. Terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang resmi, yang pada umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-perataran administrasi;

b. Terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita yang mengatur sistem.

c. Manajemen didasarkan atas dokumen-dokumen yang dipelihara dalam bentuk aslinya;

d. Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian;

e. Aktivitas organisasi menurut kapasitas anggota secara penuh;

f. Berlakunya aturan-aturan main mengenai manajemen.

3. Pentingnya Birokrasi.

Bahwa proses kebijaksanaan pemerintah terdiri dari formulasi, implementasi, evaluasi dan terminasi, yang kesemuanya itu merupakan proses dari suatu birokrasi, sehingga birokrasi mempunyai andil dan keterlibatan yang besar dalam pembuatan keputusan.

Robert Presthus memperlihatkan peranan birokrasi dalam pebuatan keputusan dalam hal-hal sebagai :

a. Pembuatan peraturan dibawah peraturan perundang-undangan (delegated legislation);

b. Pemrakarsa kebijaksanaan (bureaucracy’s role in initiating policy);

c. Hasrat Intenal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan (bureaucracy’s internal drive for power security, and loyalty).

B. Reformasi.

Reformasi memiliki interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada konteks dari reformasi tersebut. Namun secara umum reformasi dapat diartikan sebagai pembaruan dengan melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem yang ada.

Reformasi dapat berupa perubahan total yang radikal tau bisa diidentikkan dengan revolusi ataupun dapat berupa perubahan yang secara bertahap. Hal ini tergantung dari objek yang akan direformasi. Apabila kerusakan dan penyimpangan yang terjadi sudah sangat kronis maka reformasi harus dilakukan secara radikal. Namun apabila penyimpangan yang terjadi dipandang masih ringan maka tidak diperlukan reformasi yang radikal.

1. Reformasi Birokrasi.

Sebuah negara, dalam mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah pada hakikatnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, diperlukan adanya rangka pemerintahan yang kuat untuk menghadapi dinamika perkembangan masyarakat.

Reformasi birokrasi adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.

2. Tahap Tahap Reformasi Birokrasi yang ideal.

Mengutip definisi yang diajukan Fauziah Rasad dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam bidang sistem pemerintahan. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan baik, perlu dilakukan langkah-langkah manajemen perubahan.Manajemen perubahan adalah proses mendiagnosis, menginisialisasi, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungannya agar tetap tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Ada tujuh langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essentials tahun 2005 yaitu :

a. Langkah pertama, memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi. Pada tahap ini, setiap lini dalam instansi pemerintah harus tahu apa yang dicita-citakan instansi, apa yang mereka hadapi, dan cara menghadapi atau menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Agar mereka tergerak untuk menjalankan solusi bersama, mereka perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan;

b. Langkah kedua, mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan;

c. Langkah ketiga, menentukan kepemimpinan. Di dalam instansi pemerintahan, kepemimpinan biasanya dipegang para pejabat eselon. Padahal, kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujurlah yang berperan sebagai pemimpin pada level-level di bawahnya;

d. Langkah keempat, fokus pada hasil kerja. Langkah itu dilakukan dengan membuat mekanisme asessment yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberi tugas tertentu;

e. Langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi;

f. Langkah keenam, membuat peraturan formal, sistem, maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi;

g. Langkah ketujuh, mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespons permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung.

3. Strategi reformasi birokrasi.

a. Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan);

b. Pada level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty;

d. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.

Berbagai ahli seperti Drucker ( 1992 ), Osborne & Gaebler (1992), Barzelay (1992), Mc Leod (1998) secara implisit menyebutkan bahwa causa prima atau penyebab utama kegagalan negara membawa kesejahteraan rakyatnya adalah karena kelemahan manajemennya. Manajemen pemerintahan pada semua dimensi umumnya sudah sangat usang, tertinggal oleh kemajuan jaman, sehingga alih-alih melayani masyarakat, organisasi pemerintah malahan lebih banyak menjadi beban. Hal tersebut nampak dari penggunaan sebagian besar dana publik untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Ingraham dan Romzek ( 1994 ) menyebutkan bahwa sektor pemerintah harus belajar dari sektor privat yang sukses. Ingraham dan Romzek (1994) menawarkan pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma ”Hollow State”, dengan ciri pekerjaan pemerintah yang tidak bersifat stratejik (non-strategic function) dikontrakkan kepada pihak ketiga (contracting-out).

Sektor privat pada umumnya sudah masuk pada manajemen generasi kelima yakni management by human networking - dengan dominasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Savage (1990) menyebutkan bahwa prinsip human networking adalah “self-empowering”, yakni pemberdayaan diri sendiri pada setiap orang sehingga mampu mandiri, termasuk di dalam mengambil keputusan. Pimpinan diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan perorangan agar mengarah pada pencapaian tujuan, tetapi tidak bersifat mengatur. Pada tahap kemandirian, setiap individu telah memiliki kesadaran dan tanggung jawab tanpa terlampau banyak diawasi atau dikendalikan.

Pada sisi lain, sektor pemerintah masih berkutat pada manajemen generasi kedua yakni management by direction - dengan dominasi peran pemimpin. Sang pemimpin menjadi sumber ide dan gagasan, sedangkan pengikut lebih banyak bertindak sebagai pelaksana. Dengan perkataan lain, organisasi sektor pemerintah masih memiliki karakteristik berorientasi pada pemimpin (leader orientation), belum berorientasi pada sistem (system orientation). Dengan demikian, maju mundurnya organisasi pemerintah sangat tergantung pada sang pemimpin.

Anggota organisasi lebih merupakan bawahan yang lebih banyak menjalankan perintah atasan, daripada insan-insan yang memiliki kreativitas dan inovasi. PNS dihargai karena kepatuhan dan loyalitasnya, bukan karena kreativitas dan inovasinya. Birokrasi di Indonesia adalah birokrasi tanpa karakter. Indikasinya nampak dari berbagai persidangan korupsi pada Departemen Agama maupun Departemen Kelautan dan Perikanan, dan mungkin nantinya juga pada departemen-departemen lainnya. Seorang sekretaris jenderal yang merupakan jabatan tertinggi dalam jajaran birokrasi di Indonesia (golongan IVe) ternyata tidak memiliki keberanian untuk menolak perintah menteri, meskipun mereka tahu bahwa perintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka takut kehilangan jabatan, karena bagi mereka jabatan adalah segala-galanya. Karena pada jabatan tersebut melekat kehormatan serta fasilitas baik yang resmi dan terutama yang tidak resmi. Gaji dan tunjangan resmi eselon I relatif kecil dibandingkan dengan jenjang jabatan yang setara pada sektor privat. Tetapi apabila fasilitas penunjang yang diterima dari negara seperti mobil dinas, rumah dinas, sopir dinas dan lain sebagainya, yang semuanya dibiayai oleh negara dihitung sebagai pendapatan maka jumlahnya menjadi sangat besar. Belum lagi gratifikasi dari pihak ketiga yang diterima karena jabatannya. Sehingga pendapatan yang dibawa pulang (take home pay) setiap bulannya tidak jauh berbeda dengan sektor swasta.

Apabila pejabat eselon I yang sudah ikut segala macam pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri saja tidak memiliki karakter yang jelas, dapat dibayangkan bagaimana karakter birokrasi pada tingkat yang lebih rendah. Hal-hal ideal yang diterima selama mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya sekedar wacana, wacana dan wacana, karena kurang diikuti dengan komitmen untuk perubahan ke arah kemajuan dan konsisten menjaga komitmen.

Reformasi manajemen birokrasi diberbagai negara, termasuk Indonesia, diperkuat dengan hadirnya paradigma good governance yang dikembangkan oleh Bank Dunia maupun UNDP. Pada hakehatnya tata kepemerintahan yang baik adalah upaya memperbaiki manajemen dalam berbagai aspkenya dengan memasukkan nilai-nilai baru yang lebih transparan, akuntabel, demokratis serta berbasis pada 6 penegakan hukum. Good governance sendiri adalah cara atau implementasi untuk mengubah keadaan dari pemerintahan yang jelek (bad government) menuju pada pemerintahan yang baik (good government).

Untuk mengejar ketertinggalan dibanding sektor pemerintah di negara lain maupun sektor swasta, manajemen sektor pemerintah di Indonesia, khususnya pemerintah daerah perlu dibenahi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembenahannya mencakup semua fungsi dan aspek manajemen meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan sampai pengelolaan konflik dan kolaborasi.

B. Reformasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Telah dipahami bersama bahwa organisasi adalah sebuah wadah dan sekaligus sistem kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai sebuah sistem, organisasi harus bersifat ”self-renewing system”, dalam arti memiliki mekanisme untuk secara terus menerus memperbaiki dirinya sendiri sesuai perkembangan lingkungan internal dan eksternalnya. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, akan menjadi usang, dan kemudian mati.

Perkembangan teori organisasi berjalan seiring dengan perkembangan manajemennya, karena keduanya merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Manajemen hanya ada dalam sebuah organisasi, sebaliknya organisasi tanpa manajemen hanyalah sebuah kerumunan atau gerombolan.

Pola organisasi pemerintah daerah yang digunakan pada saat diatur berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 masih memakai model generasi ketiga, dengan mengutamakan kewenangan serta menonjolkan jabatan struktural. Tetapi PP ini masih sejalan dengan kecenderungan perubahan global yakni dari downsizing menuju rightsizing, karena membatasi jumlah maksimal dinas dan lembaga teknis daerah pada Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Para ahli organisasi sudah mengingatkan bahwa pada abad ke-21 perlu dilakukan pembaruan dengan lebih menekankan pada keahlian, bukan lagi pada kekuasaan.

Momentum untuk mengubah organisasi pemerintah daerah menjadi lebih profesional menuju organisasi generasi keempat sebenarnya terbuka pada saat PP tersebut akan direvisi. PP penggantinya yakni PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah ternyata mengalami kemunduran dari segi konsep, karena PP tersebut mendorong terjadinya proliferasi birokrasi dengan memberi peluang penambahan jumlah jabatan struktural. Padahal melalui sistem pemilihan kepala daerah secara langsung seperti saat ini telah terjadi politisasi birokrasi. Jabatan struktural diisi oleh kepala daerah yang memenangkan pemilihan tanpa mengindahkan kompetensi jabatannya. Sebagai contoh kasus di beberapa daerah terdapat kepala dinas perhutanan dan konservasi tanah diisi oleh sarjana sosial politik, jabatan sekretaris DPRD diisi oleh sarjana perikanan, kepala kantor arsip dan perpustakaan daerah diisi oleh sarjana teknik. Praktek semacam itu terjadi juga diberbagai daerah lainnya di Indonesia. Asas yang dipakai adalah ” siapapun dapat jadi apapun, asalkan kepala daerah menghendaki”.

Pola pengembangan karier PNS seperti itu tidak akan pernah membangun birokrasi yang profesional dalam bidang tertentu, karena PNS tidak pernah dapat merancang kariernya sendiri. Karier PNS sangat tergantung pada pendekatan politik dan ”garis tangan”. Padahal melalui PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah otonom khususnya kabupaten/kota diberi urusan pemerintahan yang banyak, luas dan bersifat teknis. Untuk menjalankannya diperlukan birokrasi yang profesional dalam bidangnya secara spesifik, dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui pengembangan karier melalui jabatan fungsional dalam suatu organisasi fungsional. Apabila daerah mengembangkan organisasi fungsional, berarti daerah telah masuk pada organisasi generasi keempat. Jabatan karier yang bersifat generalis tetap diperlukan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak jabatan karier spesialis.

C. Reformasi Sumber Daya Birokrasi Pemerintah Daerah.

Di dalam organisasi, sumber daya manusia memegang peranan kunci, begitu pula di dalam birokrasi pemerintah daerah. Sumberdaya manusia dalam birokrasi pemerintah daerah yang biasa disebut sebagai pegawai negeri sipil adalah abdi negara dan masyarakat.

Menurut Bekke, Perry & Toonen (1996), ada lima tahap perkembangan peran PNS yaitu:

1. Tahap pertama, PNS sebagai pelayanan perorangan;

2. Tahap kedua, PNS sebagai pelayanan negara atau pemerintah;

3. Tahap ketiga, PNS sebagai pelayan masyarakat;

4. Tahap Keempat PNS sebagai Pelayanan Yang Dilindungi;

5. Tahap Kelima PNS sebagai Pelayanan Profesional.

Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi fungsional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masing-masing. Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis dalam bidangnya.

D. Reformasi Kepemimpinan Pemerintah Daerah.

Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh wilayah nusantara. Konsepsi membutuhkan sumberdaya manusia berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama. Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal strategi implementasi reformasi birokrasi (PURB, 2008) yakni (i) membangun kepercayaan masyarakat, (ii) membangun komitmen dan partisipasi, (iii) mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja dan (iv) memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan mengantisipasi terjadinya perubahan.

Strategi implementasi reformasi birokrasi bukan hal teknis semata, tetapi membutuhkan kemampuan kepemimpinan extraordinary untuk menjalankannya pada tatanan Sismennas. Hal ini bisa dilihat dari sisi lain, Sismennas sesungguhnya menjadi alat bantu yang efektif untuk menjalankan mekanisme business process kepemimpinan. Lebih penting dari itu, kepemimpinan juga harus mampu mengawal seluruh SDM senantiasa dalam steady state mengantisipasi perubahan.

BAB IV

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia dengan berpedoman kepada Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, yang meliputi reformasi organisasi, sumber daya, dan reformasi kepemimpinan daerah dalam rangka tercapainya tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring yang solid dan kredibel serta mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut.

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Azwar Abu Bakar pernah membuka Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Hotel Labersa, Kampar. Dalam kata sambutannya, mantan Menpan-RB ini menilai produkticitas birokrasi masih tergolong rendah. Dengan kondisi ini, reformasi birokrasi menjadi salah satu solusi dalam menghasilkan aparatur pemerintah yang memahami tugas dan tanggungjawab, serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dia menyebutkan, seluruh aparatur pemerintah daerah harus berubah dan mengikuti birokrasi reformasi. Ini ditekankan karena permasalahan birokrasi termasuk tiga permasalahan besar di Indonesia, selain korupsi dan infrastruktur.

Untuk itu mantan Menteri Menpan dan RB Azwar Abubakar telah disusun model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan hasil adopsi dari model Common Assesment Framework (CAF). Model ini, mengandalkan penilaian mandiri dalam penilaian kinerja instansi pemerintah, dan mengembangkan rencana perbaikan kinerja dengan menggunakan prinsip-prinsip Total Quality Manajemen (TQM) dengan perbaikan secara berkelanjutan. Pedoman PMPRB tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program reformasi birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indicator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcame pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing instansi pemerintah dengan Indikator bekerhasilan reformasi birokrasi secara nasional.

Penerapan model PMPRB, menurut mantan Menpan RB Azwar Abubakar akan segera ditetapkan sebagai pedoman, hal ini karena memiliki berbagai keuntungan dan manfaat karena model ini, pertama; sederhana, mudah diterapkan dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan. Kedua; manfaat dan pengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia. Ketiga; memberikan system penilaian mandiri dan baku yang objektif dan dapat memberikan informasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi secara Online dan upaya perbaikan yang diperlukan secara efektif dan berkelanjutan. Keempat, memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan profil pencapaian reformasi birokrasi nasional secara Online. Kelima; mendorong terjadinya kompetensi yang positif di antara instansi emerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan. Keenam; mendorong kerjasama internasional dalam komunitas bersar pengguna model CAF dengan berbagai pengalaman dengan berbagai institusi di Negara lain melalui suatu forum ataupun secara bilateral, dan ketujuh; memudahkan peningkatan capacity building secara internasional bersama dengan European Institute of Public Administrasion (EIPA) CAF Resource Center uyang berkedudukan di Belanda. Sistem PMPRB akan dapat berperan dalam kita mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan. Hal tersebut harus ditunjukkan dengan hasil signifikan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu terwujudnya Pemerintahan yang bersih dari KKN dan pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi